Panwas Hadapi Banyak Kendala

MEDIA JAMBI—Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden 8 Ju­li, sejumlah permasalahan masih di­hadapi pihak penyelenggara pe­milu. Sehingga berpotensi terjadi pe­langgaran dan kecurangan dalam pe­laksanaannya. Dibutuhkan upa­ya preventif dan antisipatif banyak pihak guna meminimalkan terjadi­nya pelanggaran pemilu.
Demikian terungkap pada Forum Diskusi Politik yang diseleng­ga­rakan Badan Kesatuan Bangsa, Po­litik dan Perlindungan Masyarakat (Bankesbang linmas) Kota Jambi, Kamis (25/6) lalu.
Anggota Panitia Pengawas Kota Jam­bi, Isman mengatakan, dugaan pe­langgaran pemilu masih didomi­nasi penggelembungan dan pengu­bahan hasil rekapitulasi perhitu­ngan suara. Politik uang, kampanye di luar jadwal dan melibatkan anak-anak.
“Empat hal ini akan mendominasi du­gaan pelanggaran pemilu,” ujas Isman. Pihaknya, akan melakukan pe­ngawasan secara acak sasaran yang berpotensi besar terjadi pe­langgaran. Panwas, juga masih diha­dapkan pada kendala rancunya pe­netapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini, menurut Isman ter­bukti masih adanya warga yang belum terdata dalam DPT.
Sedangkan di internal tim suk­ses, telah terjadi pelanggaran de­ngan memasang atribut calon pa­sa­ngan presiden pada jalan-jalan pro­tokol. Sedangkan Panwas tidak memiliki kewena­ngan mencabut langsung atribut kampanye yang jelas melanggar aturan.
Panwas hanya melaporkan telah terjadi pelanggaran tempat pema­sa­ngan atribut kampanye ke KPU Ko­ta. “Sayangnya, pelanggaran itu ha­nya bersifat administrasi,” sam­bung Isman. Sedangkan sanksi pe­langgaran administrasi, tidak diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang sank­si administrasi. Sehingga timbul kecenderungan, tim tim sukses me­ngabaikan aturan yang ditetapkan untuk berkampanye.
Permasalahan lain, yaitu belum dilaksanakannya Bimbingan Teknis dari KPU Kota Jambi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pe­mungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Bintek menjadi penting, meng­ingat sejumlah masalah yang per­nah terjadi pada Pemilihan Legis­latif April lalu. Seperti banyak KPPS yang tidak mengetahui cara peng­hitungan dan pengisian formulir sertifikat hasil perhitungan suara (formulir C1).
62 Petugas Pengawas Lapangan yang ada, juga tidak mencukupi ke­butuhan pengawasan maksimal di tiap TPS. “Padahal, jumlah TPS yang harus diawasi mencapai 1.333 TPS,” ujar Isman.
Anggota PPK Kecamatan Jambi Ti­mur, Syamsi mengatakan, masih ada PPS yang tidak mengetahui PPL di kelurahannya masing-masing. Kondisi ini membuat ko­ordinasi antar PPS, PPL dan Pan­was menjadi tidak terjalin.
“Disamping masih banyak for­mulir C1 yang hilang di jalan,” ung­kap Syamsi. Pengalaman ini, me­nuntut pihak KPU dan Panwas mam­pu memberi bimbingan teknis pelaksanaan menjelang Pilpres mendatang.

1.014 Personil Kepolisian
Ke­polisian Kota Besar Jambi, me­nyi­apkan 1.014 personil yang akan di­terjunkan guna mengamankan pe­laksanaan Pilpres. Kekuatan ini akan dibantu 9 personil Satgas intel, 31 Satgas preventif, 12 satgas Gak­kum, 9 Satgas Propam, 6 Satgas Ro­lakir dan tujuh Satgas Bantuan Ope­rasi. “Juga akan ditempatkan 134 ang­gota TNI dan 2.678 hansip ter­se­bar di delapan Kecamatan di Ko­ta Jambi,” ujar Trisno R, Kabag Ops Poltabes Jambi dalam papar­annya. Sejumlah operasi, juga akan dila­ku­kan menjelang, saat pelak­sanaan dan setelah masa pemu­ngutan sua­ra.
Operasi dimaksud, yaitu operasi Pe­kat Siginjai, Operasi Simpatik 20­09, operasi Zebra Siginjai, Operasi Jaran Siginjai 2009 dan Operasi Pa­tuh Siginjai 2009. Operasi dila­ku­kan, untuk mengantisipasi timbul­nya gejolak dan kemungkinan tindakan kriminal saat pilpres.
“Poltabes juga memberdayakan da’i Kamtibmas untuk mensuk­ses­kan pemilu 2009 dengan cara tidak golput,” ujar Trisno.(yen)