MEDIAJAMBI – Di antara ketiga pasang calon presiden yang bertarung pada Pilpres 2009, hingga berakhirnya masa kampanye 4 Juli mendatang tak satupun dari mereka dapat dipastikan berkampanye di Provinsi Jambi. Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Dasril Radjab, SH, MH hal itu disebabkan kecilnya jumlah mata pilih di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dibanding daerah lain.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilpres 2009 sekitar 2.197.422 mata pilih
Menurut Dasril, kecilnya angka DPT di Jambi dibandingkan dengan daerah lain merupakan salah satu faktor ketidakhadiran Megawati Sukarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tiap jadwal kampanye yang sudah ditentukan di Jambi.
“DPT di Jambi kecil jadi wajar saja jika Mega, SBY dan JK memilih berkampanye di daerah yang jumlah mata pilihnya besar,” kata Dasril.
D Jambi khusus SBY mungkin lebih rileks karena berdasarkan perolehan suara Pileg lalu, suara ke 24 partai koalisi itu cukup signifikan. Belum lagi ditambah peran Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin yang notabene ketua DPW PAN Propinsi Jambi, dan tokoh – tokoh Jambi lainnya yang tergabung dalam organisasi pemenangan SBY – Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
“Kondisi ini tentu menguntungkan bagi SBY, tapi masing – masing kubu saling intip. Makanya untuk mengimbangi ini, kubu JK mengutus Wiranto sampai 2 kali ke Jambi. Sementara kubu Mega belum keliatan,” imbuhnya.
Belum Ada Jadwal
Seperti yang disampaikan Ketua Tim Kampanye Daerah SBY – Budiono Propinsi Jambi, Drs As’ad Syam, MM hingga 4 Juli mendatang, pihaknya belum mendapatkan kepastian apakah SBY maupun Budiono bakal berkampanye di Jambi. “Hingga kini belum ada konfirmasi dari Timkamnas bahwa SBY maupun Budiono akan berkampanye di Jambi,” kata As’ad kepada Media Jambi, Jum’at (26/6) lalu.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Edi Purwanto dari Tim Kampanye Provinsi Mega – Prabowo. Kata dia, kemungkinan besar jagoannya berkonsentrasi ke daerah – daerah yang jumlah mata pilih banyak.
“Berdasarkan informasi bahwa di Jawa elaktibilitas Mega – Prabowo sangat dominan dibanding yang lain. Maka dari itu, kemungkinan besar terkonsentrasi kampanye di sana dan daerah dengan basis suara yang besar. Di Jambi cukup tim saja,” kata Edi.
Yoni Lesa, mahasiswa Program Studi Pemerintah STIPOL Nurdin Hamzah mengaku kecewa karena tak satupun kandidat calon presiden datang ke Jambi. Padahal ajang kampanye saat ini waktu yang ia tunggu – tunggu untuk lebih kenal secara dekat dengan kandidat. Tapi niat itu terpaksa ia urungkan karena hingga berakhirnya masa kampanye 4 Juli mendatang, dipastikan calon presiden tidak akan berkampanye di Jambi.
“Terus terang saya sedih dan kecewa karena hingga saat ini tak satupun dari calon presiden perhatian dengan Jambi. Jambi kan Indonesia juga, sama seperti daerah Jawa sana” kata mahasiswa angkatan 2007 itu.
Hal senada diungkapkan Riyanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kata dia sekecil apapun Jambi adalah bagian integral bangsa Indonesia. Kendati kecil mata pilihnya, Jambi butuh perhatian.
“Janganlah melihat Jambi dari mata pilih, tapi lihatlah Jambi sebagai bagian integral bangsa ini yang juga butuh diperhatikan, temuilah warga disini seperti menemui warga di daerah lain” tuturnya berharap. (tot)
Senin, 29 Juni 2009
Lagi-lagi Bang Zul Marah
MEDIA JAMBI–Lagi-lagi H Zulkifli Nurdin marah. Kalau sebelumnya Bupati dan Walikota korban dampratannya, kali ini wartawan yang ia undang untuk jumpa pers di Sekretariat DPW PAN Provinsi Jambi, Rabu (24/6) lalu jadi sasaran amarahnya.
“Cari rezeki yang halal saja. Jangan cari makan dengan membalikkan fakta dan intrik-intrik. Jangan membuat berita ilusi-ilusi saja, harus berimbang. Cari rezeki seperti itu jelas mudarat,” umpat Zulkifli Nurdin kepada wartawan yang hadir. Entah kepada siapa kemarahan itu tidak begitu jelas.
Kemarahan Ketua DPW PAN Propinsi Jambi itu berawal dari ketidak-senangannya atas sejumlah pemberitaan yang dimuat di media masa lokal terkait pengunduran dirinya sebagai ketua dengan alasan ada konflik di tubuh PAN Jambi. Menurut dia itu tidak benar, tapi ditulis sebaliknya. “Tidak ada konflik di DPW PAN Jambi, tapi biar korannya laku, sengaja buat berita konflik trus, ditarok di halaman satu. Apa dak kacau Jambi ini. Ini juga menghancurkan partai saya,” imbuh Zul.
“Soal pengunduran diri, itu urusan pribadi saya dan murni untuk kepentingan masyarakat Jambi. Tidak ada pertimbangan politis,” katanya.
Berdasarkan catatan Media Jambi, Gubernur Jambi itu acapkali sewot. Sebelumnya ia pernah bersitegang dengan mantan Bupati dan Bupati Tanjab Barat, Usman Ermulan dan Syafrial. Kemudian dengan Bupati Kerinci, Murasman. Bahkan saat hendak maju sebagai Gubernur kedua kalinya, ia nyaris adu jotos dengan pendemo yang menolak pemberian pemuda award oleh KNPI Provinsi Jambi di zaman Amin Nasution.(tot)
“Cari rezeki yang halal saja. Jangan cari makan dengan membalikkan fakta dan intrik-intrik. Jangan membuat berita ilusi-ilusi saja, harus berimbang. Cari rezeki seperti itu jelas mudarat,” umpat Zulkifli Nurdin kepada wartawan yang hadir. Entah kepada siapa kemarahan itu tidak begitu jelas.
Kemarahan Ketua DPW PAN Propinsi Jambi itu berawal dari ketidak-senangannya atas sejumlah pemberitaan yang dimuat di media masa lokal terkait pengunduran dirinya sebagai ketua dengan alasan ada konflik di tubuh PAN Jambi. Menurut dia itu tidak benar, tapi ditulis sebaliknya. “Tidak ada konflik di DPW PAN Jambi, tapi biar korannya laku, sengaja buat berita konflik trus, ditarok di halaman satu. Apa dak kacau Jambi ini. Ini juga menghancurkan partai saya,” imbuh Zul.
“Soal pengunduran diri, itu urusan pribadi saya dan murni untuk kepentingan masyarakat Jambi. Tidak ada pertimbangan politis,” katanya.
Berdasarkan catatan Media Jambi, Gubernur Jambi itu acapkali sewot. Sebelumnya ia pernah bersitegang dengan mantan Bupati dan Bupati Tanjab Barat, Usman Ermulan dan Syafrial. Kemudian dengan Bupati Kerinci, Murasman. Bahkan saat hendak maju sebagai Gubernur kedua kalinya, ia nyaris adu jotos dengan pendemo yang menolak pemberian pemuda award oleh KNPI Provinsi Jambi di zaman Amin Nasution.(tot)
Kebakaran Hutan Mencemaskan
MEDIA JAMBI –Pada musim kemarau belakangan ini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi semakin mencemaskan. Pantauan Satelit North Ocenanic Atmospheric Administratiaon (NOAA) menunjukan terdapat 147 titik api pada bulan Juni ini.
Titik api tertinggi pada 14 Juni sebanyak 27 titik diikuti tanggal 21 Juni 24 titik api, dan tanggal 23 Juni 23 titik. Untuk periode Januari hingga Juni 330 titik. Titik api terbanyak terjadi pada Juni, 147 titik dan bulan Mei 91 titik.
Kebakaran ini terjadi di sembilan kabupaten minus Kota Jambi. Kabupaten Tebo memiliki titik api terbanyak 80 titik, Bungo 62 titik, Merangin 58 titik, Sarolangun 50 titik, Batanghari 29 titik, Tanjab Timur 20 titik, Muarojambi 17 titik, Tanjab Barat 13 titik dan Kerinci satu titik.
“Kebakaran ini terjadi baik di lahan masyarakaat, lahan perusahaan maupun hutan,” ungkap Sekretaris Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Pusdalkarlahut) Provinsi Jambi Frans Tandipau kepada Media Jambi, Kamis pekan lalu
Dikatakan, pihaknya setiap hari selalu mengirimkan rekap hasil pantauan titik api ke setiap kabupaten/kota. Rekap ini dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten/kota.
Adapun yang dikirim adalah titik koordinat tempat titik api berasal. Ini dilakukan agar api dapat dicegah penyebarannya. Namun hingga kini belum ada balasan dari pihak terkait di kabupaten terkait kebakaran hutan yang terjadi. Sejauh ini tim Manggala Agni di empat daerah operasi (Daops) telah disiagakan untuk mengatasi kebakaran ini.
Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi Didy Wurjanto mengatakan pihaknya telah menyiagakan tim Manggala Agni sejak beberapa minggu terakhir. Tim yang beranggotakan 210 personil ditugaskan untuk memadamkan api di kawasan hutan dan areal konservasi.
“Tapi tidak menunutup kemungkinan jika tim juga ikut melakukan pemadaman di luar kawasan hutan,” katanya. (joe)
Titik api tertinggi pada 14 Juni sebanyak 27 titik diikuti tanggal 21 Juni 24 titik api, dan tanggal 23 Juni 23 titik. Untuk periode Januari hingga Juni 330 titik. Titik api terbanyak terjadi pada Juni, 147 titik dan bulan Mei 91 titik.
Kebakaran ini terjadi di sembilan kabupaten minus Kota Jambi. Kabupaten Tebo memiliki titik api terbanyak 80 titik, Bungo 62 titik, Merangin 58 titik, Sarolangun 50 titik, Batanghari 29 titik, Tanjab Timur 20 titik, Muarojambi 17 titik, Tanjab Barat 13 titik dan Kerinci satu titik.
“Kebakaran ini terjadi baik di lahan masyarakaat, lahan perusahaan maupun hutan,” ungkap Sekretaris Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Pusdalkarlahut) Provinsi Jambi Frans Tandipau kepada Media Jambi, Kamis pekan lalu
Dikatakan, pihaknya setiap hari selalu mengirimkan rekap hasil pantauan titik api ke setiap kabupaten/kota. Rekap ini dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten/kota.
Adapun yang dikirim adalah titik koordinat tempat titik api berasal. Ini dilakukan agar api dapat dicegah penyebarannya. Namun hingga kini belum ada balasan dari pihak terkait di kabupaten terkait kebakaran hutan yang terjadi. Sejauh ini tim Manggala Agni di empat daerah operasi (Daops) telah disiagakan untuk mengatasi kebakaran ini.
Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi Didy Wurjanto mengatakan pihaknya telah menyiagakan tim Manggala Agni sejak beberapa minggu terakhir. Tim yang beranggotakan 210 personil ditugaskan untuk memadamkan api di kawasan hutan dan areal konservasi.
“Tapi tidak menunutup kemungkinan jika tim juga ikut melakukan pemadaman di luar kawasan hutan,” katanya. (joe)
Pertahankan Areal Hutan Lindung
MEDIA JAMBI – PT Rimba Hutani Mas (RHM) yang beroperasi di Kabupaten Tanjab Barat berinisitaif mempertahankan 10 persen dari konsesi yang didapatnya untuk kawasan lindung. Ini diperlukan untuk keseimbangan aspek produksi, konservasi dan sosial ekonomi masyakarat di sekitar kawasan.
Kawasan yang dipertahankan itu berada di Kecamatan Tungkal Ulu dengan luas areal sekitar 9.688 hektar—yang disebut Kawasan Lindung Taman Raja.
“Ini adalah kawasan hutan perawan yang belum dijamah manusia,” kata Deputy Director Sustainabiliti & Stakeholder Engagement Asia Pulp and Paper Dewi P Bramono kepada Media Jambi, Selasa pekan lalu Kawasan Lindung Taman Raja merupakan bagian dari konsesi PT RHM yang merupakan bagian dari Sinar Mas Forestry sesuai SK Menteri Kehutanan nomor 68/Menhut-II/2004 pada tanggal 24 Maret.
Secara geografis kawasan lindung ini berada di ketinggian 40 hingga 500 meter dari permukaan laut (dpl). Kawasan ini memiliki topografi yang sangat beragam, delapan persen di bagian timur dan selatan, di bagian utara dan barat 40 persen dan cenderung berbukit.
Menurutnya ada beberapa alasan pokok kenapa kawasan ini dijadikan kawasan lindung. Yakni karena topografi yang cenderung berbukit. Wilayah itu merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Asam. Airnya yang jernih menjadi sumber penghidupan bagi desa-desa sekitarnya seperti Lubuk Bernai, Taman Raja, Tanjung Bojo, Rantau benar dan Suban.
Selain itu kawasan lindung ini memiliki keaneka ragaman hayati baik satwa maupun fauna. Masih terdapat harimau sumatera di kawasan ini disamping macan dahan, beruang madu, tringgiling dan rangkong.
Begitu pula dengan kayu yang ada, adalah kayu alami seperti bulian dan mersawa. “Bagi warga di sekitar kawan lindung dapat mengambil hasil hutan non kayu yang tersedia,” katanya. Hasil hutan non kayu itu madu, getah, jernang, gaharu, rotan, tumbuhan obat dan lain sebagainya.
Yang terpenting, katanya kawasan lindung ini bersebelahan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Sehinga diharapkan dapat menjadi kawasan peyangga TNBT. Dengan demikian, home range bagi hewan yang berada di TNBT akan semakin luas. “Keberadaan kawasan ini hendaknya dapat dipertahankan fungsi ekologinya,” katanya.(joe)
Kawasan yang dipertahankan itu berada di Kecamatan Tungkal Ulu dengan luas areal sekitar 9.688 hektar—yang disebut Kawasan Lindung Taman Raja.
“Ini adalah kawasan hutan perawan yang belum dijamah manusia,” kata Deputy Director Sustainabiliti & Stakeholder Engagement Asia Pulp and Paper Dewi P Bramono kepada Media Jambi, Selasa pekan lalu Kawasan Lindung Taman Raja merupakan bagian dari konsesi PT RHM yang merupakan bagian dari Sinar Mas Forestry sesuai SK Menteri Kehutanan nomor 68/Menhut-II/2004 pada tanggal 24 Maret.
Secara geografis kawasan lindung ini berada di ketinggian 40 hingga 500 meter dari permukaan laut (dpl). Kawasan ini memiliki topografi yang sangat beragam, delapan persen di bagian timur dan selatan, di bagian utara dan barat 40 persen dan cenderung berbukit.
Menurutnya ada beberapa alasan pokok kenapa kawasan ini dijadikan kawasan lindung. Yakni karena topografi yang cenderung berbukit. Wilayah itu merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Asam. Airnya yang jernih menjadi sumber penghidupan bagi desa-desa sekitarnya seperti Lubuk Bernai, Taman Raja, Tanjung Bojo, Rantau benar dan Suban.
Selain itu kawasan lindung ini memiliki keaneka ragaman hayati baik satwa maupun fauna. Masih terdapat harimau sumatera di kawasan ini disamping macan dahan, beruang madu, tringgiling dan rangkong.
Begitu pula dengan kayu yang ada, adalah kayu alami seperti bulian dan mersawa. “Bagi warga di sekitar kawan lindung dapat mengambil hasil hutan non kayu yang tersedia,” katanya. Hasil hutan non kayu itu madu, getah, jernang, gaharu, rotan, tumbuhan obat dan lain sebagainya.
Yang terpenting, katanya kawasan lindung ini bersebelahan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Sehinga diharapkan dapat menjadi kawasan peyangga TNBT. Dengan demikian, home range bagi hewan yang berada di TNBT akan semakin luas. “Keberadaan kawasan ini hendaknya dapat dipertahankan fungsi ekologinya,” katanya.(joe)
Panwas Hadapi Banyak Kendala
MEDIA JAMBI—Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden 8 Juli, sejumlah permasalahan masih dihadapi pihak penyelenggara pemilu. Sehingga berpotensi terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan upaya preventif dan antisipatif banyak pihak guna meminimalkan terjadinya pelanggaran pemilu.
Demikian terungkap pada Forum Diskusi Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bankesbang linmas) Kota Jambi, Kamis (25/6) lalu.
Anggota Panitia Pengawas Kota Jambi, Isman mengatakan, dugaan pelanggaran pemilu masih didominasi penggelembungan dan pengubahan hasil rekapitulasi perhitungan suara. Politik uang, kampanye di luar jadwal dan melibatkan anak-anak.
“Empat hal ini akan mendominasi dugaan pelanggaran pemilu,” ujas Isman. Pihaknya, akan melakukan pengawasan secara acak sasaran yang berpotensi besar terjadi pelanggaran. Panwas, juga masih dihadapkan pada kendala rancunya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini, menurut Isman terbukti masih adanya warga yang belum terdata dalam DPT.
Sedangkan di internal tim sukses, telah terjadi pelanggaran dengan memasang atribut calon pasangan presiden pada jalan-jalan protokol. Sedangkan Panwas tidak memiliki kewenangan mencabut langsung atribut kampanye yang jelas melanggar aturan.
Panwas hanya melaporkan telah terjadi pelanggaran tempat pemasangan atribut kampanye ke KPU Kota. “Sayangnya, pelanggaran itu hanya bersifat administrasi,” sambung Isman. Sedangkan sanksi pelanggaran administrasi, tidak diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang sanksi administrasi. Sehingga timbul kecenderungan, tim tim sukses mengabaikan aturan yang ditetapkan untuk berkampanye.
Permasalahan lain, yaitu belum dilaksanakannya Bimbingan Teknis dari KPU Kota Jambi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Bintek menjadi penting, mengingat sejumlah masalah yang pernah terjadi pada Pemilihan Legislatif April lalu. Seperti banyak KPPS yang tidak mengetahui cara penghitungan dan pengisian formulir sertifikat hasil perhitungan suara (formulir C1).
62 Petugas Pengawas Lapangan yang ada, juga tidak mencukupi kebutuhan pengawasan maksimal di tiap TPS. “Padahal, jumlah TPS yang harus diawasi mencapai 1.333 TPS,” ujar Isman.
Anggota PPK Kecamatan Jambi Timur, Syamsi mengatakan, masih ada PPS yang tidak mengetahui PPL di kelurahannya masing-masing. Kondisi ini membuat koordinasi antar PPS, PPL dan Panwas menjadi tidak terjalin.
“Disamping masih banyak formulir C1 yang hilang di jalan,” ungkap Syamsi. Pengalaman ini, menuntut pihak KPU dan Panwas mampu memberi bimbingan teknis pelaksanaan menjelang Pilpres mendatang.
1.014 Personil Kepolisian
Kepolisian Kota Besar Jambi, menyiapkan 1.014 personil yang akan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan Pilpres. Kekuatan ini akan dibantu 9 personil Satgas intel, 31 Satgas preventif, 12 satgas Gakkum, 9 Satgas Propam, 6 Satgas Rolakir dan tujuh Satgas Bantuan Operasi. “Juga akan ditempatkan 134 anggota TNI dan 2.678 hansip tersebar di delapan Kecamatan di Kota Jambi,” ujar Trisno R, Kabag Ops Poltabes Jambi dalam paparannya. Sejumlah operasi, juga akan dilakukan menjelang, saat pelaksanaan dan setelah masa pemungutan suara.
Operasi dimaksud, yaitu operasi Pekat Siginjai, Operasi Simpatik 2009, operasi Zebra Siginjai, Operasi Jaran Siginjai 2009 dan Operasi Patuh Siginjai 2009. Operasi dilakukan, untuk mengantisipasi timbulnya gejolak dan kemungkinan tindakan kriminal saat pilpres.
“Poltabes juga memberdayakan da’i Kamtibmas untuk mensukseskan pemilu 2009 dengan cara tidak golput,” ujar Trisno.(yen)
Demikian terungkap pada Forum Diskusi Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bankesbang linmas) Kota Jambi, Kamis (25/6) lalu.
Anggota Panitia Pengawas Kota Jambi, Isman mengatakan, dugaan pelanggaran pemilu masih didominasi penggelembungan dan pengubahan hasil rekapitulasi perhitungan suara. Politik uang, kampanye di luar jadwal dan melibatkan anak-anak.
“Empat hal ini akan mendominasi dugaan pelanggaran pemilu,” ujas Isman. Pihaknya, akan melakukan pengawasan secara acak sasaran yang berpotensi besar terjadi pelanggaran. Panwas, juga masih dihadapkan pada kendala rancunya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini, menurut Isman terbukti masih adanya warga yang belum terdata dalam DPT.
Sedangkan di internal tim sukses, telah terjadi pelanggaran dengan memasang atribut calon pasangan presiden pada jalan-jalan protokol. Sedangkan Panwas tidak memiliki kewenangan mencabut langsung atribut kampanye yang jelas melanggar aturan.
Panwas hanya melaporkan telah terjadi pelanggaran tempat pemasangan atribut kampanye ke KPU Kota. “Sayangnya, pelanggaran itu hanya bersifat administrasi,” sambung Isman. Sedangkan sanksi pelanggaran administrasi, tidak diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang sanksi administrasi. Sehingga timbul kecenderungan, tim tim sukses mengabaikan aturan yang ditetapkan untuk berkampanye.
Permasalahan lain, yaitu belum dilaksanakannya Bimbingan Teknis dari KPU Kota Jambi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Bintek menjadi penting, mengingat sejumlah masalah yang pernah terjadi pada Pemilihan Legislatif April lalu. Seperti banyak KPPS yang tidak mengetahui cara penghitungan dan pengisian formulir sertifikat hasil perhitungan suara (formulir C1).
62 Petugas Pengawas Lapangan yang ada, juga tidak mencukupi kebutuhan pengawasan maksimal di tiap TPS. “Padahal, jumlah TPS yang harus diawasi mencapai 1.333 TPS,” ujar Isman.
Anggota PPK Kecamatan Jambi Timur, Syamsi mengatakan, masih ada PPS yang tidak mengetahui PPL di kelurahannya masing-masing. Kondisi ini membuat koordinasi antar PPS, PPL dan Panwas menjadi tidak terjalin.
“Disamping masih banyak formulir C1 yang hilang di jalan,” ungkap Syamsi. Pengalaman ini, menuntut pihak KPU dan Panwas mampu memberi bimbingan teknis pelaksanaan menjelang Pilpres mendatang.
1.014 Personil Kepolisian
Kepolisian Kota Besar Jambi, menyiapkan 1.014 personil yang akan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan Pilpres. Kekuatan ini akan dibantu 9 personil Satgas intel, 31 Satgas preventif, 12 satgas Gakkum, 9 Satgas Propam, 6 Satgas Rolakir dan tujuh Satgas Bantuan Operasi. “Juga akan ditempatkan 134 anggota TNI dan 2.678 hansip tersebar di delapan Kecamatan di Kota Jambi,” ujar Trisno R, Kabag Ops Poltabes Jambi dalam paparannya. Sejumlah operasi, juga akan dilakukan menjelang, saat pelaksanaan dan setelah masa pemungutan suara.
Operasi dimaksud, yaitu operasi Pekat Siginjai, Operasi Simpatik 2009, operasi Zebra Siginjai, Operasi Jaran Siginjai 2009 dan Operasi Patuh Siginjai 2009. Operasi dilakukan, untuk mengantisipasi timbulnya gejolak dan kemungkinan tindakan kriminal saat pilpres.
“Poltabes juga memberdayakan da’i Kamtibmas untuk mensukseskan pemilu 2009 dengan cara tidak golput,” ujar Trisno.(yen)
Rabu, 24 Juni 2009
Berita Kota
Lahan PertanianTerancam Kekeringan
MEDIA JAMBI—Ribuan hektar areal pertanian di beberapa tempat di Provinsi Jambi terancam kekeringan. Selain faktor musim kemarau, kondisi ini terjadi akibat minim dan kurangnya perawatan pada saluran irigasi yang ada.
Pantauan Media Jambi di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muarojambi, Jum’at (29/5) lalu menggambarkan, seluruh areal sawah terancam kekeringan. Bahkan dipastikan petani, jika dalam dua minggu kedepan hujan tidak turun, maka mereka tidak akan bisa menanam padi.
“Padahal, sawah ini mata pencaharian kami sehari-hari,” ujar Suhaimi, warga RT 05 Desa Danau Kedap Kabupaten Muarojambi. Dari tahun ketahun, produksi yang dihasil sawah Suhaimi terus berkurang.
Pertumbuhan padi di tiap petak tidak tumbuh merata. Hanya bagian yang tergenangi air dapat tumbuh subur dan memberikan hasil maksimal. Sejauh ini, tidak ada irigasi teknis maupun non teknis yang mengairi areal sawah di Desa Danau Kedap.
Untuk mencukupi kebutuhan air, petani menahan air dari sungai menggunakan jerami membentuk pematang-pematang. Dari genangan ini, petani kemudian menanam padi. Dalam setahun, petani hanya dapat menanam satu kali dengan hasil yang sangat minim. Untuk tiga bidang berukuran sekitar setengah hektar, petani hanya memperoleh sekitar 40 karung gabah.
Jumlah ini, hanya cukup untuk kebutuhan makan satu keluarga selama setahun dan tidak dapat dijual. Padahal, menurut Suhaimi, sebagian petani tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bertanam padi.
Ketika musim kemarau, sebagian besar warga desa terlihat membersihkan rumput ilalang yang tumbuh memenuhi sawah. Rumput ini tumbuh, karena sawah tidak tergenang air sehingga menyulitkan mereka menanam padi.
Nilawati, warga RT 01 mengatakan, dibutuhkan waktu hingga dua bulan untuk membersihkan lahan dari rumput. “Kalau dibiarkan begini, kami tidak bisa menanam padi,” ujar Nilawati sambil menyabit rumput.
Menurut Nilawati, sekitar tahun 2004 pernah ada rencana membangun saluran irigasi di Danau Kedap. Namun sayang, hingga kini rencana tersebut belum juga terealisasi. Sehingga produksi yang dihasilkan tidak maksimal dan petani selalu terancam kekeringan.
“Padahal, ratusan hektar sawah disini sangat membutuhkan irigasi untuk menjamin pasokan air,” tambah Nilawati.
Sekarang, dalam satu tahun mereka hanya memperoleh 15 karung gabah. Jumlah ini, sangat jauh berkurang dari produksi tahun-tahun sebelumnya. Musim tanam hanya bisa satu kali dalam setahun. Masa tanam ini, mencapai enam bulan lebih. Karena dipengaruhi musim dan tergantung pada debit air sungai yang mengairi sawah.
Saman, Warga RT 05, memanfaatkan pinggiran Sungai Batanghari untuk bertanam padi dan jagung. Namun tetap saja, kondisi musim kemarau mengancam tanaman padi mereka. Terlebih, sama sekali tidak ada pengairan yang dibuat di petak-petak sawah mereka.
Tidak terawat
Pantauan Media Jambi di Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muarojambi, Sabtu (30/5) memperlihatkan, sebagian besar pintu air tidak terawat dan kurang terurus.
Di beberapa tempat, atap atau penutup pintu air terlihat rusak, sedang di tempat lain, pintu air tersumbat sampah dan ilalang yang memenuhi kanal-kanal. Amri, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Mekar Sari mengatakan, di desa ini terdapat 3.000 hektar lahan pertanian. Dari jumlah itu, 1.000 hektar merupakan lahan jagung dan tanaman palawija lainnya.
Terdapat 33 pintu air dengan jarak 1,5 kilometer setiap pintu air. Diakui, banyaknya rumput yang memenuhi saluran primer dan sekunder menyebabkan aliran air tidak lancar keseluruh areal pertanian.
“Diperlukan upaya normalisasi saluran primer dan sekunder di sepanjang aliran air,’ ujar Amri, Minggu (31/5) lalu. Upaya ini, menurutnya dapat dilakukan dengan membersihkan kanal dari rumput dan ilalang yang tumbuh subur.
Kabag Perencanaan Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Fachruddin mengakui, infrastruktur jaringan pedesaan seperti saluran irigasi di Jambi masih minim. Sebagian besar petani areal pertanian masih mengandalkan sawah pasang surut, sawah lebak, tadah hujan.
“Irigasi teknis dan non teknis memang sedikit,” ujar Fachruddin. Irigasi teknis hanya terdapat di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo dan sebagian Kabupaten Merangin. Diakui pula, saluran irigasi yang memadai akan meningkatkan produktifitas dan luas tanam para petani.
Syarat irigasi teknis, harus memiliki sumber air seperti waduk dan pengedaman. Daerah Muarojambi, khususnya Desa Danau Kedap sendiri tidak memiliki sumber air yang cukup untuk dibuat saluran irigasi teknis.
“Daerah Muarojambi malah menjadi daerah pembuangan air,” ujar Fachruddin. Untuk Desa Danau Kedap, sistem pengairannya cocok menggunakan irigasi model pompa. Yaitu memompa air dari sungai untuk kemudian dialirkan ke areal pertanian yang ada di Danau Kedap.
Pembangunan teknis saluran irigasi, adalah tanggung jawab Dinas Kimpraswil. Sedangkan Dinas Pertanian bertanggungjawab pada irigasi ditingkat petani dalam bentuk pengolahan air di petak-petak sawah.
Disebutkan Fachruddin, pada tahun 2009 dan 2010 akan diturunkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke tiap Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk pembangunan irigasi dan pencetakan sawah baru.
Data Media Jambi menyebutkan, dalam PPAS APBD Provinsi Jambi tahun 2009, disiapkan anggaran sekitar Rp 36 miliar guna pembuatan dan pemeliharaan saluran irigasi yang ada. Sementara Kasubdin Pengairan Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, Jajang ............... yang coba dihubungi Media Jambi via ponsel, Minggu lalu tidak juga memberi jawaban guna penjelasan kondisi irigasi yang ada. (tim)
MEDIA JAMBI—Ribuan hektar areal pertanian di beberapa tempat di Provinsi Jambi terancam kekeringan. Selain faktor musim kemarau, kondisi ini terjadi akibat minim dan kurangnya perawatan pada saluran irigasi yang ada.
Pantauan Media Jambi di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muarojambi, Jum’at (29/5) lalu menggambarkan, seluruh areal sawah terancam kekeringan. Bahkan dipastikan petani, jika dalam dua minggu kedepan hujan tidak turun, maka mereka tidak akan bisa menanam padi.
“Padahal, sawah ini mata pencaharian kami sehari-hari,” ujar Suhaimi, warga RT 05 Desa Danau Kedap Kabupaten Muarojambi. Dari tahun ketahun, produksi yang dihasil sawah Suhaimi terus berkurang.
Pertumbuhan padi di tiap petak tidak tumbuh merata. Hanya bagian yang tergenangi air dapat tumbuh subur dan memberikan hasil maksimal. Sejauh ini, tidak ada irigasi teknis maupun non teknis yang mengairi areal sawah di Desa Danau Kedap.
Untuk mencukupi kebutuhan air, petani menahan air dari sungai menggunakan jerami membentuk pematang-pematang. Dari genangan ini, petani kemudian menanam padi. Dalam setahun, petani hanya dapat menanam satu kali dengan hasil yang sangat minim. Untuk tiga bidang berukuran sekitar setengah hektar, petani hanya memperoleh sekitar 40 karung gabah.
Jumlah ini, hanya cukup untuk kebutuhan makan satu keluarga selama setahun dan tidak dapat dijual. Padahal, menurut Suhaimi, sebagian petani tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bertanam padi.
Ketika musim kemarau, sebagian besar warga desa terlihat membersihkan rumput ilalang yang tumbuh memenuhi sawah. Rumput ini tumbuh, karena sawah tidak tergenang air sehingga menyulitkan mereka menanam padi.
Nilawati, warga RT 01 mengatakan, dibutuhkan waktu hingga dua bulan untuk membersihkan lahan dari rumput. “Kalau dibiarkan begini, kami tidak bisa menanam padi,” ujar Nilawati sambil menyabit rumput.
Menurut Nilawati, sekitar tahun 2004 pernah ada rencana membangun saluran irigasi di Danau Kedap. Namun sayang, hingga kini rencana tersebut belum juga terealisasi. Sehingga produksi yang dihasilkan tidak maksimal dan petani selalu terancam kekeringan.
“Padahal, ratusan hektar sawah disini sangat membutuhkan irigasi untuk menjamin pasokan air,” tambah Nilawati.
Sekarang, dalam satu tahun mereka hanya memperoleh 15 karung gabah. Jumlah ini, sangat jauh berkurang dari produksi tahun-tahun sebelumnya. Musim tanam hanya bisa satu kali dalam setahun. Masa tanam ini, mencapai enam bulan lebih. Karena dipengaruhi musim dan tergantung pada debit air sungai yang mengairi sawah.
Saman, Warga RT 05, memanfaatkan pinggiran Sungai Batanghari untuk bertanam padi dan jagung. Namun tetap saja, kondisi musim kemarau mengancam tanaman padi mereka. Terlebih, sama sekali tidak ada pengairan yang dibuat di petak-petak sawah mereka.
Tidak terawat
Pantauan Media Jambi di Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muarojambi, Sabtu (30/5) memperlihatkan, sebagian besar pintu air tidak terawat dan kurang terurus.
Di beberapa tempat, atap atau penutup pintu air terlihat rusak, sedang di tempat lain, pintu air tersumbat sampah dan ilalang yang memenuhi kanal-kanal. Amri, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Mekar Sari mengatakan, di desa ini terdapat 3.000 hektar lahan pertanian. Dari jumlah itu, 1.000 hektar merupakan lahan jagung dan tanaman palawija lainnya.
Terdapat 33 pintu air dengan jarak 1,5 kilometer setiap pintu air. Diakui, banyaknya rumput yang memenuhi saluran primer dan sekunder menyebabkan aliran air tidak lancar keseluruh areal pertanian.
“Diperlukan upaya normalisasi saluran primer dan sekunder di sepanjang aliran air,’ ujar Amri, Minggu (31/5) lalu. Upaya ini, menurutnya dapat dilakukan dengan membersihkan kanal dari rumput dan ilalang yang tumbuh subur.
Kabag Perencanaan Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Fachruddin mengakui, infrastruktur jaringan pedesaan seperti saluran irigasi di Jambi masih minim. Sebagian besar petani areal pertanian masih mengandalkan sawah pasang surut, sawah lebak, tadah hujan.
“Irigasi teknis dan non teknis memang sedikit,” ujar Fachruddin. Irigasi teknis hanya terdapat di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo dan sebagian Kabupaten Merangin. Diakui pula, saluran irigasi yang memadai akan meningkatkan produktifitas dan luas tanam para petani.
Syarat irigasi teknis, harus memiliki sumber air seperti waduk dan pengedaman. Daerah Muarojambi, khususnya Desa Danau Kedap sendiri tidak memiliki sumber air yang cukup untuk dibuat saluran irigasi teknis.
“Daerah Muarojambi malah menjadi daerah pembuangan air,” ujar Fachruddin. Untuk Desa Danau Kedap, sistem pengairannya cocok menggunakan irigasi model pompa. Yaitu memompa air dari sungai untuk kemudian dialirkan ke areal pertanian yang ada di Danau Kedap.
Pembangunan teknis saluran irigasi, adalah tanggung jawab Dinas Kimpraswil. Sedangkan Dinas Pertanian bertanggungjawab pada irigasi ditingkat petani dalam bentuk pengolahan air di petak-petak sawah.
Disebutkan Fachruddin, pada tahun 2009 dan 2010 akan diturunkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke tiap Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk pembangunan irigasi dan pencetakan sawah baru.
Data Media Jambi menyebutkan, dalam PPAS APBD Provinsi Jambi tahun 2009, disiapkan anggaran sekitar Rp 36 miliar guna pembuatan dan pemeliharaan saluran irigasi yang ada. Sementara Kasubdin Pengairan Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, Jajang ............... yang coba dihubungi Media Jambi via ponsel, Minggu lalu tidak juga memberi jawaban guna penjelasan kondisi irigasi yang ada. (tim)
Langganan:
Postingan (Atom)